Bersinergi dengan Pemko Tanjungpinang Lindungi UMKM

Tanjungpinang (30/11/2018) – KPD KPPU Batam mengadakan kegiatan Focus Group Disscussion yg bertempat di kantor Bapelitbang Kota Tanjungpinang terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Kegiatan yg diinisiasi KPD KPPU Batam tersebut dihadiri oleh Akhmad Muhari selaku kepala KPD KPPU Batam, H. Irwan S.Sos selaku Asisten II Sekda Tanjungpinang, perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Satpol PP, Badan Penanaman Modal PTSP dan konsultan perancang Ranperda tersebut.

Dalam FGD tersebut dibahas beberapa klausul yg terindikasi bersinggungan dengan persaingan usaha yang sehat diantaranya adalah persyaratan perijinan yg tidak seimbang, pengaturan jarak antar minimarket, pembatasan promosi dan jam operasional. KPD KPPU Batam menilai perlu ada penyesuaian atas Ranperda tersebut agar terjadi equal treatment antar pelaku usaha, akan tetapi pihak konsultan menyatakan bahwa perlakuan berbeda dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.

Selanjutnya Irwan menilai perlu ada perlindungan yg lebih nyata terhadap usaha kecil dengan mengatur jam operasinal agar usaha kecil juga mendapat kesempatan untuk menjalankan kegiatan usahanya.