Wujudkan Kemitraan Sehat di Provinsi Jambi

Jambi – KPD Batam menyelenggarakan Workshop Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dengan tema Mewujudkan Kemitraan yang Sehat di Provinsi Jambi, bertempat di Swiss-Bell Hotel Jambi, Kamis (20/9/2018). Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi, Zulfeni, dan dihadiri oleh Anggota Satgas Pengawasan Kemitraan dan pelaku usaha UMKM di Provinsi Jambi. Pada pembukaannya, Zulfeni menyampaikan apresiasi kepada KPPU atas diselenggarakannya kegiatan ini. Zulfeni berharap kegiatan ini dapat memberikan pencerahan baik kepada usaha besar/ menengah maupun kepada usaha mikro/ kecil yang bermitra.

“Kami sangat senang KPPU telah memilih Jambi sebagai lokasi kegiatan ini. Kami berharap kedepannya dapat bekerjasama lebih intens dengan KPPU khususnya menangani masalah kemitraan”, ujar Zulfeni.
Zulfeni juga menyampaikan bahwa dengan adanya kerjasama berkelanjutan dengan KPPU, diharapkan dapat mengakhiri masalah kemitraan yang selama ini terjadi. Sehingga dapat mewujudkan kemitraan sehat yang dapat mendorong tumbuhnya perekonomian.

Bertindak selaku narasumber adalah Kepala KPD Batam Akhmad Muhari dan Direktur Pengawasan Kemitraan Dedy Sani Ardi. Pada pemaparannya, Muhari menekankan agar kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Menurut Muhari hal ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kemitraan yang tidak seimbang dan dapat melindungi UMKM dari daya tawar perusahaan besar yang lebih kuat.

“Bapak Ibu kalau melakukan kemitraan harus dibuat perjanjian secara tertulis. Kalau tidak ada perjanjian tertulis, nanti jika ada masalah kita gak bisa berbuat apa-apa”, ujar Muhari.

Sementara itu Direktur Pengawasan Kemitraan Dedy Sani Ardi menjelaskan terdapat lima ketentuan minimal yang harus ada dalam perjanjian kemitraan. Yaitu kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu pelaksanaan kemitraan, serta ketentuan dalam penyelesaian perselisihan. Dedy menambahkan, dalam pelaksanaan kemitraan dilarang adanya kepemilikan dan atau penguasaan terhadap salah satu pihak.

“Pelaku usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pelaku usaha menengah dilarang memiliki dan atau menguasai pelaku usaha mikro, kecil. Sebagai contoh dalam usaha perkebunan, bentuk penguasaan misalnya kegiatan operasional dilakukan oleh inti, namun resiko kerugian ditanggung oleh plasma, selain itu seluruh biaya operasional ditanggung oleh plasma,” tambahnya.

Di akhir paparan, Muhari menghimbau kepada pelaku UMKM agar dapat menyampaikan permasalahan kemitraan yang terjadi. Adapun pihaknya menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

“Jika ada masalah-masalah yang tidak bisa disampaikan di forum ini. Bapak ibu silakan hubungi kami, bisa hubungi nomor hp saya, nomor telepon kantor, bisa langsung datang ke Kantor kami di Batam, bisa lewat email. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh Undan-Undang. Jadi gak usah khawatir”, pungkas Muhari