KPPU Selenggarakan Workshop Kebijakan Persaingan di Tanjungpinang

Batam – KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam menyelenggarakan workshop penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan kepada aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, bertempat di CK Tanjungpinang Hotel and Convention Center, Selasa lalu (14/8/2018). Kegiatan ini bertujuan untuk melatih para aparatur pemerintah dalam menilai kesesuaian antara kebijakan atau peraturan yang dibuat dengan prinsip persaingan sehat. Hal ini menyikapi adanya beberapa peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah yang justru mendorong terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono. Dalam sambutannya, Riono menghimbau jajarannya untuk senantiasa berkonsultasi dengan KPPU dalam menyusun peraturan daerah di Kota Tanjungpinang. ”Kita harus bekerja dengan azaz preventif. Kita harus mencegah sebelum peristiwa itu terjadi. Selama ini kalau bikin perda kita berkonsultasi dengan Kemenkumham. Mulai sekarang kita juga akan berkonsultasi dengan KPPU.” ujar Riono.

Riono juga menyatakan bahwa pihaknya selalu berusaha agar peraturan daerah di Kota Tanjungpinang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bertindak selaku narasumber adalah Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam Akhmad Muhari dan Direktur Pengkajian Kebijakan dan Advokasi yang juga merupakan Plt. Deputi Pencegahan KPPU, Taufik Ahmad. Akhmad Muhari memaparkan bahwa KPPU dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha, namun tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada pemerintah atas pelanggaran hukum persaingan usaha.

”KPPU biasa menghukum pelaku usaha jika terbukti melanggar, dan KPPU tidak bisa menghukum pemerintah. Namun kenapa kami mengundang Bapak Ibu kesini ? Karena untuk mencegah terjadinya praktek monopoli atau persekongkolan. Terkadang pelanggaran itu terjadi karena adanya kebijakan yang tidak pro persaingan”, papar Muhari.

Sementara itu Taufik Ahmad menjelaskan mengenai penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan. Taufik menjelaskan bahwa daftar periksa kebijakan persaingan terbagi ke dalam empat bagian. Jika peraturan yang diperiksa telah lulus pada bagian pertama yang artinya semua jawaban adalah tidak, maka dinyatakan sudah sesuai dengan prinsip persaingan dan tidak perlu lagi dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Jika terdapat jawaban iya pada daftar periksa pertama, maka dilanjutkan ke daftar periksa dua. Jika jawaban pada daftar periksa dua adalah iya, maka pemeriksaan dapat dihentikan.

”Kalo di daftar periksa satu ada jawaban iya maka kita masuk ke daftar periksa dua. Jika jawaban daftar periksa dua adalah iya, maka pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan karena merupakan amanat dari Undang-Undang” jelas Taufik.