Bersama Wujudkan Kemitraan Sehat di Bangka Belitung

Bangka Tengah – Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam Akhmad Muhari dan Direktur Pengawasan Kemitraan Dedy Sani Ardi memberikan paparan dalam workshop pengawasan pelaksanaan kemitraan yang dihadiri oleh para pelaku UMKM dan para Anggota Tim Satgas Kemitraan se-Provinsi Bangka Belitung, bertempat di Soll Marina Bangka Hotel and Convention, Bangka Tengah, Kamis (9/8/2018).

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kemitraan yang sehat antara pelaku usaha mikro, kecil dengan pelaku usaha menengah atau besar. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bangka Belitung, Elfiyena. Elfiyena berpesan kepada Anggota Satgas dan Pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan workshop ini untuk memperoleh informasi dan wawasan yang lebih luas terkait pelaksanaan kemitraan di wilayah Provinsi Bangka Belitung.

“Sekarang kita sudah memiliki satgas kemitraan yang bertujuan untuk melindungi koperasi dan UKM serta mengawasi jalannya kemitraan. Adanya workshop ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memperoleh informasi serta saling bertukar pikiran terkait masalah di lapangan”, ujar Elfiyena.

Sementara itu Akhmad Muhari menghimbau agar perjanjian kemitraan hendaknya dibuat secara tertulis. ”Perjanjian itu jangan hanya berazaz saling percaya. Itu harus dibuat secara tertulis”, himbau Muhari. Lebih lanjut Muhari juga menegaskan bahwa KPPU memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum jika ditemukan adanya bukti penguasaan dalam kemitraan. Namun Ia mengaku bahwa saat ini pihaknya lebih fokus kepada upaya pencegahan.

”Kami mau review perjanjianya dulu. kalaupun nanti ditemukan adanya pelanggaran, kami rekomendasikan perjanjian itu harus diubah”, lanjut Muhari.

Adapun Dedy Sani Ardi menjelaskan bahwa perjanjian kemitraan setidaknya memuat lima ketentuan, yakni kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Menurut Dedy, hal yang diawasi dalam kemitraan adalah pelaku usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, selain itu pelaku usaha menengah dilarang memiliki dan atau menguasai pelaku usaha mikro, kecil.

”Jadi perilaku memiliki atau menguasai itu yang dilarang. Sekarang kita maunya ke perubahan perilaku dulu. Kalau tetap ngebandel baru kita masuk ke penegakan hukum. Sanksinya mulai denda sampai ke pencabutan ijin”, ungkap Dedy.