Kepala KPD Batam Himbau Agar Perjanjian Kemitraan Dibuat Secara Tertulis

Pekanbaru – ”Sampai sekarang masih banyak perjanjian kemitraan yang belum dibuat secara tertulis. Ini sangat merugikan sekali Bapak Ibu sekalian terutama bagi UMKM. Kalau nanti ada masalah kita tidak dapat berbuat banyak”, kata Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam Akhmad Muhari di hadapan para pelaku UMKM serta para Anggota Satgas Pengawasan Kemitraan se-Provinsi Riau dalam Workshop Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dengan tema Mewujudkan Kemitraan yang Sehat di Provinsi Riau, bertempat di Hotel Premiere Pekanbaru, Selasa (31/7/2018).

Muhari mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya lebih memprioritaskan upaya pencegahan daripada melakukan upaya penegakan hukum. ”Sekarang penegakan hukum itu jangan dulu. Perjanjiannya kita review, kalau ada pelanggaran mari kita benahi bersama”, jelas Muhari. Menurut Muhari, dalam melakukan pengawasan kemitraan. KPPU dapat menerima laporan dan dapat menjemput bola dengan melakukan penelitian inisiatif.

Selain Akhmad Muhari, workshop juga diisi dengan pemaparan oleh Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU, Dedy Sani Ardi. Dedy memberikan contoh bentuk perilaku yang dilarang, yaitu penguasaan dalam kemitraan di bidang usaha perkebunan antara perusahaan inti dengan petani plasma. ”Misalnya hasil panen hanya diangkut dengan waktu yang sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan inti. Kemudian kegiatan operasional dilakukan oleh perusahaan inti, namun resiko kerugian ditangggung oleh plasma. Itu termasuk bentuk penguasaan”, jelas Dedy.

Dedy menghimbau kepada peserta worskhop untuk tidak ragu memberikan informasi kepada KPPU jika mengalamai masalah dalam menjalankan kemitraan. ”Setiap laporan yang masuk ke KPPU, identitas pelapor wajib dirahasiakan, jadi Bapak Ibu gak usah khawatir”, kata Dedy.

Peserta tampak antusias mengikuti workshop tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang menyampaikan permasalahan dalam menjalankan kemitraan, diantaranya di bidang usaha makanan ringan, perkebunan, hasil kerajinan, dll.

Sebelum mengakhiri workshop, Muhari berpesan kepada peserta untuk aktif menyampaikan informasi dilapangan kepada KPPU. ”Kalau ada hal-hal yang gak bisa disampaikan dalam forum ini, silakan hubungi kami. Bisa lewat telpon, lewat email, ataupun datang langsung ke kantor kami di Batam. KPPU Batam wilayah kerjanya mencakup Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Bangka Belitung”, pungkasnya.