KPPU Beri Kuliah Umum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Kuliah Umum UIN Suska 27 Okt 2017

Pekanbaru (27/10/2017) – Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Batam Lukman Sungkar dan Direktur Merger KPPU Pusat Taufik Ariyanto memberikan kuliah umum persaingan usaha dengan tema “cegah praktek monopoli melalui notifikasi merger” di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, bertempat di Kampus UIN Suska Riau di Kota Pekanbaru Jumat lalu.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, Zulkifli. Pada pembukaannya, Zulkifli menyampaikan bahwa keberadaan KPPU sangat penting karena perilaku praktek monopoli yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha tertentu sangat menyiksa masyarakat. “Semua bahan baku masuk ke satu pelaku usaha sehingga kita tidak bisa berjualan. Mau tak mau kita harus beli barang dari stok mereka, harga bisa mereka kendalikan. Itu perlu diawasi” tutur Zulkifli.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Lukman Sungkar. Dalam pemaparannya, Lukman menjelaskan bahwa maraknya toko ritel modern dengan lokasi yang berdekatan dengan toko tradisional bukan merupakan persaingan tidak sehat, namun persaingan tidak sebanding. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah setempat hendaknya memiliki regulasi mengenai penataan toko tradisional dan toko ritel modern. Selain itu dijelaskan juga bahwa KPPU merupakan wasit dalam persaingan usaha.

“Kompetisi itu harus dihadapkan dengan yang seimbang, yang besar lawan yang besar, yang kecil lawan yang kecil, itu ada wasitnya, wasitnya adalah KPPU. Jika ada pelanggaran maka bisa dihukum. KPPU punya kewenangan melakukan upaya penegakan hukum”, ujar Lukman.

Sementara itu Taufik Ariyanto mejelaskan mengenai konsep dan regulasi merger di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa regulasi merger diperlukan antara lain untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat akibat penggabungan usaha serta menjamin bahwa penggabungan usaha akan membawa dampak positif terhadap pasar dan konsumen. Adapun merger yang wajib dinotifikasi kepada KPPU adalah dengan nilai aset sebesar dua triliun lima ratus miliar rupiah dan nilai penjualan sebesar lima triliun rupiah. Jika pelaku usaha yang melakukan merger tidak menyampaikan laporan tertulis kepada KPPU, maka dikenakan sanksi denda sebesar satu milyar rupiah untuk setiap hari keterlambatan.

Taufik Ariyanto juga mengatakan bahwa pada saat ini pemerintah sedang melakukan amandemen Undang-Undang persaingan usaha. Salah satu poin amandemen tersebut adalah merubah rezim post merger notification menjadi pre merger notification. Artinya yang tadinya perusahaan melakukan merger dulu baru selanjutnya melapor ke KPPU, maka pada undang-undang yang baru perusahaan harus melapor ke KPPU sebelum melakukan merger. Hal ini dinilai lebih efisien mengingat merger membutuhkan biaya, waktu serta tenaga yang tidak sedikit. ”Mengacu undang-undang sekarang ini, merger dulu baru lapor KPPU, jika penilaian KPPU menyetujui merger tersebut, tidak masalah, namun gimana jika KPPU tidak menyetujui ?. Maka dari itu di amandemen undang-undang persaingan usaha, post merger diganti menjadi pre merger notification”, ungkap Taufik.