Kepala KPD Batam Bekali Calon Advokat Ilmu Hukum Persaingan

PKPA UIB 10 Sept 2017Untuk kesekian kalinya Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam menjadi narasumber dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan atas kerja sama Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Universitas Internasional Batam (UIB). Kali ini untuk PKPA angkatan IX Tahun 2017 bertempat di Kampus UIB, Minggu (10/9/2017).

Mengawali paparannya, Lukman menjelaskan bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU memiliki empat tugas utama, yakni penegakan hukum persaingan usaha, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terkait persaingan usaha, notifikasi merger, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan.

Selain itu ia juga menyampaikan bahwa pada saat ini jumlah advokat yang konsentrasi di bidang hukum persaingan usaha masih sangat minim, sedangkan kasus terkait hukum persaingan cukup marak. “Jangankan di daerah, di pusat aja advokat yang paham dengan hukum persaingan itu jumlahnya masih sangat minim”, ujar Lukman.

Menurut Lukman, dalam menjalankan tugasnya, KPPU sering disebut Quasi Judicial karena KPPU memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu putusan Hukum atas tindakan/perjanjian yang melanggar UU No. 5/1999 (Pasal 36 UU No.5/1999 tentang Wewenang) tetapi KPPU tidak termasuk dalam Lingkungan Peradilan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU 5/2004 Tentang Mahkamah Agung. Keberatan atas putusan KPPU dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika keberatan dengan putusan pengadilan negeri, maka dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Sementara itu terkait fungsi KPPU dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, beberapa saran KPPU telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional bahkan terhadap hajat hidup orang banyak. Antara lain saran KPPU untuk menghilangkan kewenangan asosiasi dalam penetapan referensi tarif angkutan udara.

“Dulu bandara itu sepi banget, kayak kuburan pak. Maskapainya itu-itu aja, tarifnya sama-sama mahal karena telah disepakati melalui asosiasi. KPPU berikan saran ke Menteri Perhubungan yang pada saat itu Pak Agum Gumelar bahwa persaingan harus dibuka dan Alhamdulillah direspon positif oleh Beliau. Sejak itu industri penerbangan mulai bergeliat. Mereka mulai berinovasi dan saling bersaing. Bersaing di sisi harga, bersaing di sisi pelayanan. Sehingga konsumen punya pilihan”, tuturnya.