Ungkap Modus Kecurangan Pengadaan, KPD Batam Datangkan Ahli dari LKPP

Sos PBJ se-Kepri 21 Agustus 2017 (5) - CopyBatam – Praktek persekongkolan dalam pengadaan barang/ jasa seolah menjadi polemik berkepanjangan yang tak kunjung habis. Meminimalisir hal tersebut, KPD Batam mendatangkan seorang ahli pengadaan barang/ jasa yaitu Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Setyabudi Arijanta pada Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Kegiatan tersebut menghadirkan peserta dari berbagai kalangan se-Provinsi Kepulauan Riau, antara lain Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, ULP Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Batam, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Riskremsus Polda Kepulauan Riau, Kadin Kota Batam, serta para pelaku usaha jasa konstruksi, bertempat di Sahid Batam Center Hotel and Convention, Senin (21/8/2017).

Pada kegiatan yang dibuka oleh Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya’rnie tersebut, Setya Budi Arijanta mengkritisi pokja pengadaan karena selalu mempersyaratkan SIUP setiap kali melakukan lelang. Padahal menurutnya SIUP hanya dimiliki oleh badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan.

“Setiap pengadaan itu beda-beda syaratnya. SIUP itu hanya untuk pedagang, kalo dia bukan pedagang, pasti tidak punya SIUP. Itu melanggar pasal 11 karena menambahkan syarat yang mengakibatkan diskriminasi” ujar Setyabudi.

Permasalahan lain yang disampaikan adalah bahwa proyek pengadaan pemerintah selama ini hampir selalu dimenangkan oleh pihak ke-3 (rekanan) sehingga harga proyek selalu diatas harga di pasaran lantaran pihak ke-3 tersebut bukanlah penyedia yang sebenarnya.

“Di Batam, di Riau, apapun pengadaannya, pemenangnya selalu pihak ketiga atau rekanan. Namanya CV Palugada, singkatannya CV apapun yang lu mau gua ada. Pengadaan ATK dia ada, alat kesehatan dia ada, furniture dia juga ada, semuanya ada. Begitu yang menang pihak ketiga, pasti subkon, orang dia bukan penyedia yang sebenarnya. Harganya pasti mark up minimal 80%, itu belum bersekongkol ya”, tegasnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean. Gopprera menyampaikan bahwa pada salah satu kasus yang pernah ditangani, pihaknya pernah memperoleh temuan modus-modus yang dilakukan oleh pokja untuk membatasi perserta lelang yaitu dengan mempublikasi pengumuman pada sebuah media cetak, namun pengumuman lelang hanya ada pada beberapa eksemplar. “Koran yang sama, tanggal yang sama, ada yang ada pengumuman (lelang), ada yang tidak. Jangan-jangan yang ada pengumuman itu dicetak 100 eksemplar dan semuanya diborong, modus itu dilakukan untuk membatasi peserta”, ungkap Gopprera.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa jumlah peserta yang terbatas semakin memudahkan persekongkolan. “Semakin sedikit peserta yang ikut, lelang akan semakin tertutup, jika lelang tertutup maka pengaturan persekongkolan akan semakin gampang”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam Lukman Sungkar menghimbau kepada para hadirin untuk dapat melaporkan ke KPPU jika ditemukan indikasi terjadinya persekongkolan tender. “Saya minta kepada Bapak/ Ibu jika ada indikasi bisa melapor ke kita, KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam”, ujar Lukman