KPPU Gelar Kuliah Umum di Universitas Putera Batam

Kulum UPB 6 April 2017

Batam – Komisioner KPPU R.I. Tresna P. Soemardi dan Kepala KPPU KPD Batam Lukman Sungkar memberikan kuliah umum kepada akademisi dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Putera Batam, bertempat di Universitas Putera Batam, Kampus Tembesi, Kamis (6/4/2017).

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Dekan Fakulas Ekonomi Universitas Putera Batam, Tiurnari Purba. Dalam sambutannya Tiur mengapresiasi KPPU melaksanakan kuliah umum persaingan usaha bagi mahasiswanya. Ia berpesan agar mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kuliah umum persaingan usaha. ”Dengan ini mudah-mudahan mahasiswa kita menjadi melek dengan persaingan usaha. Jarang-jarang ada ilmu yang disampaikan langsung oleh pakarnya, kepada mahasiswa tolong dimanfaatkan kesempatan ini”, jelas Tiur. Ia juga berharap agar KPPU dapat bekerjasama dengan akademisi dari Universitas Putera Batam dalam melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan persaingan usaha. ”Kami harap KPPU dapat mengajak kami jika ada kegiatan-kegiatan seperti penelitian yang melibatkan dosen atau mahasiswa”, tambahnya.

Komisioner KPPU Tresna P. Soemardi memberikan pemaparan mengenai KPPU dan Substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di awal pemaprannya, Prof Tresna menuturkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu produk hukum yang lahir pasca reformasi setelah krisis 1998. ”Pada tahun 1998, kita mengalami krisis, dunia internasional membantu (Indonesia), terjadi reformasi di bidang hukum dan politik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lahir sebagai produk reformasi”, tutur Tresna.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa KPPU memiliki tugas antara lain dalam penegakan hukum persaingan usaha, dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. ”Dalam penegakan hukum, KPPU bisa menjatuhkan sanksi administratif atau denda kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Sedangkan dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, dapat dilakukan dalam bentuk advokasi. Pemerintah itu manusia juga, terkadang peraturan yang dibuat tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat”, jelasnya.

Prof Tresna juga menegaskan bahwa persaingan sehat tidak sama dengan persaingan bebas, karena persaingan sehat memperbolehkan intervensi pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional serta mengecualikan UMKM dari hukum persaingan. Sedangkan pada persaingan bebas, pelaku usaha yang kuat akan semakin kuat, di sisi lain usaha berskala mikro kecil menjadi tertindas.

Sementara itu Kepala KPPU KPD Batam Lukman Sungkar menghimbau kepada mahasiswa untuk tidak mesti menjadi pekerja setelah menyelesaikan kuliah, menjadi seorang wirausaha dapat dijadikan pilihan. Mahasiswa dapat melihat strategi yang dilakukan oleh Alfamart dan Indomaret dalam menjalankan usahanya. ”Alfamart dan Indomaret itu saling bersaing, namun ada yang dapat kita pelajari dari strategi mereka. Ketika mau buka di suatu lokasi, Alfamart perlu melakukan studi kelayakan bisnis, itu kan butuh biaya. Jika sudah OK mereka buka. Selanjutnya Indomaret tinggal ikut buka di dekat Alfamart tanpa perlu lagi melakukan studi kelayakan bisnis. Demikian juga sebaliknya”, ujar Lukman.