Bupati Bangka Gandeng KPPU Benahi Kemitraan

Kemitraan Bangka 12 April 2017 (3)Bangka – Bupati Bangka Tarmizi Saat berharap KPPU dapat mendorong perekonomian rakyat di daerahnya antara lain dengan mewujudkan pola kemitraan yang sehat. “Saya berharap KPPU sesuai dengan tugas lembaganya mampu mendorong pereonomian masyarakat di Bangka”, ujarnya ketika membuka Sosialisasi Pengawasan Kemitraan dengan tema mewujudkan kemitraan yang adil dan seimbang pada perkebunan kelapa sawit dan lada di Kabupaten Bangka, bertempat di Gedung Wanita, Sungai Liat, Rabu (12/4/2017).

Selain Bupati, kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi B DPRD Bangka yaitu Supiyan dan Kurtis, perwakilan perusahaan inti perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit, petani sawit dan petani lada di Kabupaten Bangka. Adapun yang bertindak selaku narasumber yaitu Anggota Komisioner KPPU Kamser Lumbanradja dan Saidah Sakwan, Kepala KPD Batam Lukman Sungkar, dan Direktur Kemitraan Dedy Sani Ardi. Mengawali pemaparan, Kamser menjelaskan bahwa bantuan pemerintah terhadap UMKM belum memberikan manfaat yang berarti bagi UMKM lantaran kurangnya pengawasan. “Sejauh ini pemerintah sudah mengeluarkan anggaran besar untuk pemberdayaan UMKM, tapi kok tidak terasa manfaatnya bagi petani atau pekebun. Untuk itu perlu pengawasan terutama pada bentuk-bentuk kemitraanya”, jelas Kamser.

Komisioner KPPU Saidah Sakwan menjelaskan bahwa sebelum ini tidak ada lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi UMKM, upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait untuk memajukan UMKM lebih fokus dalam hal pemberdayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, KPPU hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi UMKM. “Bicara UMKM, selalu bicara pemberdayaan, selama ini belum ada lembaga yang bicara soal perlindungan hukum. KPPU posisinya mendampingi para UMKM untuk mendapatkan perlindungan hukum jika dieksploitasi”, jelas Saidah.

Sementara itu, Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam Lukman Sungkar menambahkan bahwa pada saat ini KPPU lebih konsen untuk melakukan pembenahan terhadap pola kemitraan yang sedang berjalan. Jika kemitraan yang dibuat belum dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, maka pihak yang bermitra akan didorong untuk membuat perjanjian secara tertulis. Jika perjanjian kemitraan telah dibuat secara tertulis, maka KPPU akan mereview apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Jika ditemukan perjanjian kemitraan yang berpotensi menimbulkan eksploitasi oleh perusahaan besar terhadap UMKM, maka KPPU akan menyarankan perjanjian tersebut untuk direvisi. Namun jika perusahaan yang bermitra tidak melakukan revisi sebagaimana yang disarankan KPPU, maka KPPU akan melakukan upaya penegakan hukum.

Menurut Lukman, hal yang paling penting diwujudkan saat ini adalah perubahan perilaku dari pihak-pihak yang bermitra. “Sekarang kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi mencari solusi agar kemitraan antara inti dan plasma dapat berjalan secara adil. Kita mau perubahan perilaku dulu”, tegas Lukman.