KPD Batam Terima Kunjungan Anggota DPRD Bangka

DPRD Bangka 3 Maret 2017

Batam – Jumat lalu Kepala KPD Batam Lukman Sungkar beserta jajaran menerima kunjungan 4 orang Anggota DPRD Kabupaten Bangka bertempat di Kantor KPPU KPD Batam (3/3/2017). Mereka adalah Supiyan dari Fraksi Demokrat, Erni dari Fraksi Nasdem, Imelda dari Fraksi Golkar dan Kurtis dari Fraksi PKS. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka diskusi dengan KPPU mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Bangka yang diduga terkait dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. “Karena itulah yang membuat DPRD berdiskusi dengan KPPU”, ujar Supiyan.

Pihak DPRD Kabupaten Bangka menyampaikan bahwa petani sahang (lada) tidak dapat menjual panennya ke agen, namun harus melalui pengepul. Ironisnya pengepul yang membeli lada petani adalah itu-itu saja. Pengepul menentukan secara sepihak harga jual lada petani.

DPRD Kabupaten Bangka meminta KPPU mengusut dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada distribusi sahang di Bangka. Kurtis menjelaskan bahwa indikasi tersebut terlihat dari selisih harga jual sahang yang sangat jauh antara harga dari petani ke pengepul dengan harga jual oleh pengepul ke perusahaan. “Petani menjual tidak langsung ke para agen tapi ke tengkulak. Pemerintah daerah tidak berdaya menangani hal tersebut. DPRD ingin memutus mata rantai distribusi, tapi selalu ada kendala”, jelas Kurtis.

Menanggapi hal tersebut, Lukman Sungkar menjelaskan bahwa pihaknya perlu mempelajari terlebih dahulu pola distribusi lada di Bangka serta meneliti permasalahan yang terjadi. “Nanti kami coba lihat pola distribusi dan mendiagnosa sebenarnya dari mana ganjalannya”, ujar Lukman.

Supiyan menuturkan, masyarakat tidak banyak yang menyadari bahwa mereka telah disengsarakan oleh terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena sudah terbiasa mengalami kondisi seperti itu. “Banyak sekali praktek monopoli yang tidak disadari masyarakat. Mereka mengira hal tersebut biasa karena sudah nyaman dengan kondisi seperti itu. Kasihan masyarakat kita pak”, tutur Supiyan.

Hal lain yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bangka adalah pelaksanaan kemitraan yang tidak seimbang antara petani kelapa sawit dengan perusahaan inti. Menurut Kurtis, Kemitraan yang berjalan pada saat ini terlalu memberatkan pihak petani dan terlalu menguntungkan perusahaan inti. Petani dibuat tidak berdaya karena posisi tawar yang sangat rendah. “Kemitraan inti plasma pada sawit, kalau di Bangka, mereka seperti penjajahan gaya baru. Saya sebagai wakil rakyat merasa prihatin, tidak ada satu polapun yang menguntungkan petani”, ungkap Supiyan.

Menanggapi hal tersebut, Lukman menuturkan bahwa pada saat ini KPPU telah memiliki Direktorat Pengawasan Kemitraan. Ia akan berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan Kemitraan guna membahas rencana sosialisasi sebagai langkah awal membenahi pola kemitraan yang berjalan. KPPU juga telah memiliki MoU dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah. Selanjutnya juga telah dibentuk satgas yang mengawasi pelaksanaan kemitraan yang terdiri dari Tim KPPU dan Tim dinas yang membidangi UMKM pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. “KPPU sekarang sudah punya Direktorat Pengawasan Kemitraan di pusat, nanti kita bisa koordinasi untuk lakukan sosialisasi. Sekarang juga sudah ada satgas kemitraan, jadi KPPU tidak jalan sendirian”, katanya menambahkan.