Kepala KPD Batam Berikan Paparan pada Capacity Building TPID Babel

BI Babel 23 Maret 2017 di Jakarta (2)Jakarta – Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam Lukman Sungkar menjadi narasumber pada kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah se Provinsi Bangka Belitung, bertempat di Hotel Saripan Pasifik Jakarta, Kamis siang (23/3/2017).

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Belitung Yan Megawandi. Dalam pemaparannya, Yan mengungkapkan bahwa inflasi di Bangka Belitung (Babel) termasuk yang tertinggi di Indonesia. Selain itu setiap komoditi di Babel dikuasasi oleh segelintir pelaku usaha besar. Mereka diduga merupakan penentu harga pasar. Terkait hal tersebut, pihaknya berharap dapat bekerjasama dengan KPPU mengawasi permasalahan yang terjadi. ”Pemprov babel perlu membuat kerjasama yang konkrit dengan KPPU,” ungkap Sekda.

Lebih lanjut Sekda menyampaikan bahwa harga lada di tingkat petani di Babel hanya Rp 100 ribu per kilogram. Ironisnya harga lada di pasar internasional mencapai Rp 500 ribu per kilogram, dimana terdapat 5 eksportir yang mengekspor lada asal Babel. Menurut Sekda perlu dilakukan kajian lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait termasuk KPPU. Terutama guna menghentikan tindakan sewenang-wenang yang kerap dilakukan oleh pelaku usaha nakal di Babel. ”Kehadiran KPPU dibutuhkan untuk memperingatkan pelaku usaha yang bandel di Babel”, tegas Yan.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Bayu Martanto menambahkan bahwa berdasarkan kajian Bank Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2015 di Bangka Belitung, ditemukan adanya struktur pasar yang terkonsentrasi. ”Menurut kajian BI tahun 2013 sampai 2015, ada struktur pasar yang terkonsentrasi berdasarkan HHI dan CR”, jelasnya.

Sementara itu, Kepala KPD Batam menjelaskan bahwa angka inflasi yang tinggi tidak hanya dapat disebabkan oleh faktor alamiah dan atau mekanisme pasar, tapi juga dapat disebabkan oleh perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha. Adapun permainan pelaku usaha yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat antara lain praktek monopoli, kartel, monopsoni, dan kemitraan yang tidak seimbang.

”KPPU bisa lakukan kajian, nanti kita lihat apakah tingginya harga bahan pangan seperti cabai disebabkan oleh faktor alam sehingga gagal panen, atau justru adanya permainan pada rantai distribusi”, ujar Lukman.

Ia menambahkan bahwa jika ditemukan adanya perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha, pihaknya akan memberikan advokasi atau peringatan kepada pelaku usaha yang dimaksud untuk segera menghentikan perilaku terlarang tersebut. Namun jika setelah dilakukan advokasi, pelaku usaha masih saja melakukan tindakan tersebut, maka KPPU akan melakukan penanganan lebih lanjut melalui jalur penegakan hukum. ”Pertama kita advokasi dulu, diharapkan ada perubahan perilaku. Namun jika sudah diingatkan masih saja membandel, kami akan masuk lewat jalur penegakan hukum”, tutup Lukman.