Ungkap Persekongkolan Tender, KPD Batam Gandeng BPK Riau

Audiensi BPK Riau 27 Feb 2017 (1)Pekanbaru – Menindaklanjuti kesepakatan bersama antara KPPU dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kerjasama dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pencegahan dan penanganan perkara dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Senin lalu Kepala KPPU KPD Batam Lukman Sungkar beserta rombongan menyambangi Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru (27/2/2017).

Kunjungan Tim diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Harry Purwaka beserta jajaran. Mengawali diskusi, Lukman mengungkapkan bahwa maksud kunjungan tersebut adalah untuk silaturahmi dan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara KPPU dengan BPK. Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan saling bertukar informasi seperti pada pengadaan barang/ jasa. Sehingga hasil kerjasama tersebut dapat menjadi sumber perkara bagi KPPU.

“Kita bisa saling bertukar informasi, jika hasil audit BPK mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam pengadaan barang atau jasa, silakan disampaikan ke kami untuk ditindaklanjuti”, ujar Lukman. Adapun hasil audit yang dapat disampaikan ke KPPU tidak mesti pada tahun berjalan. BPK dapat menyampaikan hasil auditnya jika ditemukan indikasi penyelewengan dalam pengadaan barang/ jasa meskipun pada tahun-tahun yang sudah berlalu. “Itu tidak harus pada tahun berjalan, dari tahun-tahun sebelumnya juga bisa”, tambahnya.

Putusan terakhir KPPU yang berasal dari wilayah Provinsi Riau adalah pada tahun 2010. Menurut Lukman, tidak adanya putusan KPPU dari Provinsi Riau selama 6 tahun belakangan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu para pihak yang sudah mematuhi hukum persaingan usaha, atau para pihak sudah mengetahui trik-trik yang dapat dilakukan untuk menghindari terungkapnya perilaku anti persaingan yang mereka lakukan.

“Jadi ada dua kemungkinan ni pak. Bisa jadi mereka sudah mulai sadar, atau bisa jadi mereka sudah punya trik biar gak ketahuan” tutur Lukman.

Sehubungan dengan hal tersebut, koordinasi dan kerjasama antara KPPU khususnya KPD Batam dengan BPK Perwakilan Provinsi Riau penting dilakukan. Mengingat BPK merupakan instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran instansi yang menggunakan APBN, temuan-temuan BPK sangat berguna untuk mengungkap adanya kecurangan.

Kepala BPK Provinsi Riau menanggapi bahwa selama ini BPK melakukan pemeriksaan, kemudian menyampaikan fakta-fakta beserta bukti yang ditemukan. Namun pihaknya tidak berani menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan atau persekongkolan. Adapun pemeriksaan terkait pengadaan barang/ jasa mengacu kepada Peraturan Presiden No 54 Tahun 2012. “Kami biasa melihat berdasarkan perpres 54 Tahun 2012. Kami berfokus pada HPS atau harga. Apakah harga yang ditetapkan itu adalah harga yang wajar atau kemahalan”, ujar Harry.

Lebih lanjut, Ia menyatakan kesediaan untuk memberikan akses data dan informasi kepada KPPU jika pihaknya menemukan indikasi terjadinya persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil audit yang dilakukan. “Pada saat pemeriksaan nanti, kalau ada indikasi-indikasi tersebut, kita akan sampaikan”, pungkasnya.