Perkuat Sinergi Pengawasan Kemitraan Bersama Pemkab Belitung

Sos Kemitraan 17 Feb 2017 di Belitung (2)Belitung – KPPU KPD Batam menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan bertempat di Hotel Grand Hatika Belitung, Jumat (17/2/2017). Kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati Belitung Erwandi A. Rani, Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Belitung, satgas pengawasan kemitraan se wilayah kerja KPD Batam, serta sejumlah pelaku usaha UMKM di Kabupaten Belitung.

Komisioner KPPU yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut, Sukarmi menegaskan bahwa kondisi kemitraan di Indonesia begitu memprihatinkan. Prinsip kemitraan yang seharusnya memberikan keuntungan pada semua pihak yang bermitra tidak berjalan seperti harapan. Bahkan seringkali terjadi ketidak adilan yang mebuat usaha besar bertindak semena-mena terhadap usaha mikro/kecil. “Kemitraan semestinya saling memberikan keuntungan, saling memberikan manfaat. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, yang satu untung, yang satunya buntung”, ujar Sukarmi.

Sukarmi mencontohkan bahwa peternak rakyat mandiri di Indonesia semakin tersingkir karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar. Peternak rakyat mandiri yang menjalin kemitraan dengan perusahaan besar memiliki daya tawar yang sangat lemah sehingga secara perlahan menjadi mati dan dikuasai sepenuhnya oleh usaha besar.

“Peternak rakyat mandiri kita sekarang cuma tinggal kurang dari 10%. Karena yang terjadi adalah jobnya diambil. Bukan rahasia lagi, siapa penguasa bisnis ayam di Indonesia ? bukan orang kita, adalah Charoen Pokphan dari Thailand, Japfa Comfeed tetangga kita itu, Singapur”, ungkapnya.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, usaha besar dilarang menguasai atau memiliki UMKM mitra usahanya, dan usaha menengah dilarang memiliki atau menguasai usaha mikro kecil mitra usahanya. Berdasarkan hal tersebut, Sukarmi meminta kepada pihak yang mengetahui terjadinya perilaku kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh usaha besar terhadap UMKM agar dapat melaporkannya kepada KPPU sehingga dapat ditindaklanjuti.

Kepala KPPU KPD Batam Lukman Sungkar menegaskan bahwa kemitraan yang dilakukan antara pelaku usaha besar dengan UMKM seringkali tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini membuat KPPU kesulitan dalam melakukan fungsi pengawasan. Ia meminta kerjasama pemerintah daerah setempat untuk mendorong pelaku usaha yang bermitra supaya perjanjian dibuat secara tertulis.

“Jika perjanjian belum dibuat secara tertulis, kita dorong mereka buat secara tertulis. Jika sudah ada perjanjian tertulis, kita review, apakah perjanjian tersebut sudah imbang atau belum”, tegas Lukman.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU Dedy Sani Ardi menjelaskan bahwa sulitnya UMKM untuk berkembang disebabkan karena UMKM tersebut menjalankan usaha sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan mereka seringkali mengalami kesulitan modal dan kesulitan memasarkan produknya. “Ternyata 90,11 persen UMKM kita tidak bermitra, itu yang menyebabkan UMKM kita selalu kecil terus. Kita bisa jadi besar dengan, kalau cara islamnya yaitu dengan silaturahmi” tutur Dedy.

Selain itu penyebab tidak berkembangnya UMKM adalah keterbatasan akses informasi ketika ada bantuan pemerintah. Ironisnya bantuan dari pemerintah yang seharusnya dinikmati oleh UMKM justru dinikmati oleh usaha besar dengan cara memanfaatkan UMKM. “Ternyata setiap tahun bantuan untuk UMKM itu besar. Tetapi kemana larinya ?, hampir 61% UMKM tidak tau ada bantuan. Kita temukan faktanya bahwa pelaku usaha besar memanfaatkan usaha kecil untuk mendapatkan bantuan pemerintah”, lanjut Dedy.