KPD Batam Gelar Konferensi Pers terkait Perkara di Riau

Forjur 28 Feb 2017 di pekanbaru

Pekanbaru – Proyek senilai 45 milyar di Riau terindikasi syarat kecurangan sehingga KPPU telah menaikkan status penyelidikan proses pelelangan pengadaan tersebut ke perkara. Hal ini diungkapkan oleh Kepala KPD Batam Lukman Sungkar dalam konferensi pers bertempat di Hotel Premiere Pekanbaru yang dihadiri oleh sejumlah awak media Selasa kemarin (28/02/2017). Adapun objek perkara KPPU yang dimaksud adalah Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi – Sp. Ibul – Sp. Ifadi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

Lukman menjelaskan bahwa perkara ini berasal dari penelitian inisiatif yang dilakukan oleh Tim KPPU yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan karena ditemukan indikasi dugaan persekongkolan pada pelelangan tersebut baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 22 mengenai Larangan Persekongkolan Tender. Ketika melakukan penyelidikan, Tim menemukan setidaknya dua alat bukti dugaan pelanggaran.

“Sumber perkara bisa berasal dari laporan dan bisa dari inisiatif. Untuk kasus ini berawal dari inisiatif kita sendiri. Kita analisa proses lelangnya, kita minta dokumen-dokumennya dari LPSE. Setelah itu kami temukan alat buktinya”, tutur Lukman.

Selain mengenai proyek di Riau, Ia juga menuturkan bahwa sepanjang tahun 2016, KPPU telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar lebih dari 300 milyar rupiah yang berasal dari sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Denda tersebut harus dibayarkan ke kas negara dan menjadi pendapatan negara bukan pajak.

“Walaupun kita mendenda 300 milyar secara total keseluruhan sepanjang tahun 2016. Itu kecil jika dibandingkan dengan nilai excess profit yang didapatkan dari perilaku anti persaingan yang mereka lakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, denda maksimal yang bisa dikenakan adalah 25 milyar rupiah”, ujar Lukman.

Hal lain yang disampaikan adalah bahwa dalam rangka mempermudah proses penanganan dugaan pelanggaran, KPPU telah menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum lain diantaranya KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan BPK. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 27 Februari 2017, KPD Batam melakukan pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau menyatakan bahwa jika hasil audit yang dilakukan mengindikasikan adanya kecurangan dalam proyek pengadaan barang/ jasa, maka pihaknya bersedia memberikan akses data dan informasi ke KPPU terkait hal tersebut untuk ditindaklanjuti.

Menutup pemaparan, Lukman menghimbau kepada masyarakat agar dapat menyampaikan laporan jika ditemukan adanya indikasi perilaku praktek monopli yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu. “Jika ada pelaku usaha yang memonopoli mulai dari hulu, memonopoli distribusi hingga menguasai pasar, silakan laporkan ke KPPU. Setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti. Nanti baru dilihat apakah laporan tersebut domainnya KPPU atau bukan” tegas Lukman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, identitas pelapor wajib dirahasiakan, sehingga bagi masyarakat yang ingin melapor tidak perlu merasa khawatir identitasnya diketahui oleh orang lain. “Identitas pelapor wajib dirahasikan, jadi jangan khawatir. Kalaupun tidak mau jadi pelapor, cukup sampaikan informasi aja. Nanti kami tindaklanjuti dengan cara kami sendiri”, pungkasnya.