KPD Batam Beri Pandangan dalam High Level Meeting TPID Kota Batam

20170201_114229Batam – Kepala KPPU KPD Batam Lukman Sungkar menghadiri High Level Meeting (Rapat Tingkat Tinggi) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam bertempat di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, Rabu (1/2/2017). Kegiatan dipimpin oleh Walikota Batam Rudi, dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi TPID yang ada di Kota Batam antara lain Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Gusti Raizal Eka Putra, Kepala Kejaksaan Negeri Batam Moh Mikraj, Kepala Bulog Batam Jamaludin, Kepala BPS Kota Batam, perwakilan KPU Bea Cukai Tipe B Batam, Dandim Batam, Danyon Marinir di Batam dan Perwakilan Polresta Barelang.

Walikota Batam menyampaikan bahwa peran TPID di Kota Batam sangat penting dalam mengendalikan inflasi. Menurutnya jika inflasi dapat ditekan maka angka kriminalitas dapat munurun. Jika kriminalitas menurun maka investasi yang masuk ke Batam akan semakin meningkat, terlebih perekonomian di Kota Batam sangat bergantung kepada investasi.

“Semakin mampu kita menekan inflasi, kriminal makin turun. Kalau kriminal turun, investasi masuk. Kalau di Batam tidak ada investasi, tunggu waktu saja lah”, ujar Walikota.

Pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Batam menjadi salah satu isu pokok yang dibahas pada rapat tersebut. Walikota Batam menyatakan bahwa pada saat ini Pemerintah Kota Batam berencana membuka lahan di pulau-pulau sekitar Batam untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan peternakan. Sehingga kebutuhan pangan di Kota Batam tidak harus bergantung kepada pasokan dari luar daerah.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Gusti Raizal Eka Putra mengutarakan bahwa pihaknya dan Pemerintah Kota Batam telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kedua Kabupaten di Provinsi Jambi tersebut seringkali mengalami kelebihan produksi pertanian sehingga bahan kebutuhan pangan terpaksa harus dibuang dikarenakan tidak mampu diserap oleh pasar setempat. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan membuat kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendistribusikan hasil pertaninan tersebut ke Kota Batam, dimana kebutuhan pangan di Kota Batam masih bergantung kepada pasokan dari luar daerah. Gusti juga berharap agar KPPU dapat mengawasi perilaku nakal para distributor yang kerap mempermainkan harga.

“Kepada Pak Lukman dari KPPU kami harapkan dapat membantu menangani distributor-distributor nakal yang mempermainkan distribusi”, katanya.

Sementara itu, Kepala KPPU KPD Batam Lukman Sungkar menjelaskan bahwa pihaknya telah pernah melakukan kajian terkait distribusi ayam potong di Kota Batam. Berdasarkan kajian tersebut, diketahui bahwa pasokan ayam segar diperoleh dari peternak di daerah Barelang (Kota Batam). Meskipun ilegal, keberadaan para peternak tersebut menurut Lukman telah membantu masyarakat di Kota Batam untuk dapat mengkonsumsi daging ayam segar.

“Izinnya sebetulnya tidak ada, tapi keberadaan mereka yang justru membantu kita-kita di Batam ini untuk mengkonsumsi daging ayam segar” ujar Lukman.

Terkait permainan harga oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pendistribusian bahan pangan, Lukman menegaskan bahwa KPPU bisa masuk melalui dugaan pelanggaran pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan kartel. “Dalam penegakan hukum persaingan usaha, kita bisa masuk lewat pasal 11 tentang kartel”, tegasnya.