Kepala KPD Batam Advokasi Pokja ULP dan Pelaku Usaha di Batam

Advokasi Batam 1 Des 2016 (2)

Mengantisipasi terjadinya persekongkolan tender, Kepala KPPU KPD Batam, Lukman Sungkar melakukan advokasi terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta pelaku usaha di Kota Batam bertempat di Sahid Batam Center Hotel and Convention, Kota Batam, Kamis kemarin (1/12/2016).

Kepala KPD Batam Lukman Sungkar menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Kota Batam, antara lain terkait dugaan persekongkolan tender pada pengadaan barang/ jasa di Kota Batam dan dugaan praktek diskriminasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pokja ULP Kota Batam dan para pelaku usaha diminta untuk lebih memperhatikan substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta lebih fair dalam menjalankan proses tender. “Tujuan bapak/ Ibu kita kumpulkan disini adalah sebagai upaya pencegahan. Lebih baik kita bertemu disini sekarang daripada nantinya bertemu di Ruang Persidangan”, ujar Lukman.

Lukman menerangkan bahwa praktek diskriminasi termasuk dalam kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pasal 19 huruf d. Selain itu Ia juga menjelaskan bahwa larangan persekongkolan tender tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana bentuk-bentuk persekongkolan dapat berupa persekongkolan horizontal yakni persekongkolan yang dilakukan antar sesama peserta lelang, persekongkolan vertikal yakni persekongkolan yang dilakukan antara panitia lelang dengan peserta lelang, dan bentuk persekongkolan campuran horizontal dan vertikal yaitu bentuk persekongkolan yang dilakukan antara sesama peserta lelang dan juga dengan panitia lelang untuk memenangkan salah satu peserta. Bagi pihak yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi administratif serta denda.

Salah seorang peserta kegiatan yang merupakan pelaku usaha kontraktor yang memiliki AMP (Asphalt Mixing Plant) di Kota Batam, yaitu Nugroho menuturkan bahwa upaya advokasi yang dilakukan KPPU sangat bermanfaat guna mencegah terjadinya pelanggaran. Ia juga menyampaikan bahwa ketika memberikan dukungan AMP kepada perusahaan lain yang akan mengikuti lelang, pihaknya mesti berhati-hati karena jika hasil pekerjaan perusahaan tersebut tidak bagus, maka perusahaanya juga ikut terkena imbas. “Kami tidak bermaksud diskriminasi, memang agak susah memilih mitra yang bisa dipercaya”, ungkap Nugroho.