Kepala KPD Batam Ingatkan Pokja ULP Karimun untuk Tidak Bersekongkol

Advokasi pokja ULP karimun 17 nov 2016 (2)

Mengantisipasi terjadinya persekongkolan tender, KPPU KPD Batam melakukan upaya advokasi terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karimun bertempat di Kantor Bupati Karimun, Kamis pagi (17/11/2016).

Kepala KPD Batam Lukman Sungkar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha, khususnya dalam pengadaan barang/ jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, Pokja ULP Karimun diminta untuk lebih memahami substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama pasal 22, jangan sampai tender yang dilakukan menjadi objek perkara KPPU. “Saya ingatkan, lebih baik kita sekarang bertemu disini daripada nantinya bertemua di Ruang Persidangan”, ujar Lukman kepada Pokja.

Lukman menjelaskan bahwa larangan persekongkolan tender tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana bentuk-bentuk persekongkolan dapat berupa persekongkolan horizontal yakni persekongkolan yang dilakukan antar sesama peserta lelang, persekongkolan vertikal yakni persekongkolan yang dilakukan antara panitia lelang dengan peserta lelang, dan bentuk persekongkolan campuran horizontal dan vertikal yaitu bentuk persekongkolan yang dilakukan antara sesama peserta lelang dan juga antara peserta dengan panitia lelang untuk memenangkan salah satu peserta. Ia juga menegaskan bahwa bagi pihak yang terbukti bersekongkol akan dikenakan sanksi administratif serta denda.

Kepala ULP Karimun Bakhryzal mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut, Ia berharap agar pemahaman yang diberikan oleh KPPU dapat bermanfaat bagi para pokja khususnya di lingkungan ULP Kabupaten Karimun. Sehingga pokja dapat menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak tersangkut masalah hukum.

Salah seorang Anggota Pokja ULP Karimun, Cahyo Prayitno menuturkan bahwa pihaknya kerap mengalami beberapa kendala dalam proses pengadaan barang/ jasa. Antara lain ada peserta yang diduga saling berkoordinasi dalam proses lelang, namun pokja tidak dapat menggugurkan karena tidak memiliki alat bukti. Ia juga mengungkapkan bahwa para anggota Pokja ULP Karimun banyak yang merasa takut dalam menjalankan tugasnya karena khawatir tersandung masalah hukum. Menanggapi hal tersebut, Kepala KPD Batam menghimbau agar panitia lelang berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. “Pada proses tender ini, supaya aman, Bapak lakukan sesuai aturan yang ada”, tuturnya.