Dorong Kebijakan Pro Persaingan, KPPU Gelar Sosialisasi di Belitung

Sos CC 21 Nov 2016 di Belitung (3)Belitung – Mencegah adanya Kebijakan Pemerintah yang dapat memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat, KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam menggelar sosialisasi implementasi daftar periksa kebijakan persaingan (competition checklist) terhadap Pemerintah Kabupaten Belitung bertempat di Kantor Bupati Belitung, Senin (21/11/2016). Bertindak selaku narasumber adalah Wakil Ketua KPPU RI, R. Kurna Sya’ranie dan Kepala KPPU KPD Batam Lukman Sungkar, serta dipandu oleh Wakil Bupati Belitung, Erwandi A Rani. Adapun peserta yang hadir adalah perwakilan SKPD dari Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pada pemaparannya, Wakil Ketua KPPU menjelaskan bahwa salah satu bentuk perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah kartel. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa sesungguhnya banyak produk yang beredar harganya jauh diatas harga wajar karena merupakan hasil kartel yang dilakukan oleh para produsen. “Tanpa kita sadari, bahwa banyak sekali produk-prduk di sekitar kita adalah harga kartel. Kartel itu adalah harga yang disepakati oleh mereka yang besar-besar. Jika harga sebenarnya cuma lima puluh Rupiah, semua produsen sepakat menetapkan harga lima ratus Rupiah”, ujar wanita yang akrab disapa Bu Nia tersebut.

Parktek kartel terkadang juga didorong oleh kebijakan pemerintah antara lain dengan penetapan tarif batas bawah. Hal ini dapat diatasi melalui kewenangan KPPU dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. KPPU juga telah memiliki alat yang dapat digunakan untuk mengukur kesesuaian antara kebijakan pemerintah dengan prinsip persaingan usaha yang sehat yang disebut dengan competition checklist. Hal ini merupakan salah satu langkah KPPU dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat melalui penyelarasan kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. “competition checklist dapat dijadikan panduan, apakah kebijakan yang dibuat sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat atau tidak,” jelasnya.

Kepala Kantor Perwakilan Daerah Batam, Lukman Sungkar menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai tarif penerbangan dari dan menuju ke Belitung jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan rute daerah lain dengan jarak yang sama. Menurut Lukman, mahalnya tiket pesawat dapat menghambat pengembangan industri pariwisata di Belitung. Sehubungan dengan hal tersebut, pihaknya perlu melakukan analisa lebih lanjut.

“Kita perlu tau dulu bagaimana mekanisme penentuan harga. Secara sadar atau tidak sadar, Ini (mahalnya tarif penerbangan) dapat menghambat pengembangan industri pariwisata”, tutur Lukman disela-sela pemaparannya.

Pelaksanaan sosialisasi ini mendapat respon positif dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Wakil Bupati Belitung mengatakan kegiatan ini diperlukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. “Sosialisasi ini sangat penting, sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha”, ujar Wabup. Ia juga berharap, dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut, dapat membantu Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menyusun peraturan daerah (perda) sehingga perda yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. “Kami berharap dapat bersama-sama mewujudkan persaingan usaha sehat melalui peraturan. Sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang berkeadilan bagi usaha besar, menengah dan kecil” pungkasnya.