Temui Gubernur Riau, KPD Batam Awasi Pelaksanaan Kemitraan dan Periksa Persekongkolan Tender

Gub Riau 26 Okt 2016

Pekanbaru – Guna meningkatkan kerjasama dengan stakeholder di wilayah kerja, Rabu kemarin Kepala KPPU KPD Batam beserta staf melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Riau bertempat di Ruang Rapat Gubernur Riau (26/10/2016). Kunjungan tim diterima langsung oleh Gubernur Riau Arsyadjualiandi Rachman beserta jajarannya, yaitu Asisten II Setdaprov Riau yang juga Plt Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Masperi, Kepala LPSE Provinsi Riau Agusalim, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Indra, dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Ferry H.C.

Gubernur Riau mengatakan bahwa pada saat ini Provinsi Riau sedang tumbuh, sehingga iklim persaingan usaha yang sehat sangat diperlukan. Menurutnya Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, serta peran dan fungsi KPPU perlu semakin digalakkan di Provinsi Riau, baik bagi kalangan pemerintah, maupun pelaku usaha. “Sehingga kami Pemprov Riau dapat pencerahan”, ujar Gubernur.

Gubernur Riau juga berharap agar KPPU dapat membuka kantor perwakilan daerah di Kota Pekanbaru sehingga pengawasan terhadap persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di wilayah Riau dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengungkapkan bahwa pelaksanaan kemitraan antara perusahaan inti dengan petani plasma dalam usaha perkebunan seringkali menghadapi berbagai permasalahan. Diantaranya pola kemitraan yang berat sebelah, cenderung lebih menguntungkan perusahaan inti dan memberatkan petani plasma. Untuk itu pihaknya berharap bisa bekerjasama dengan KPPU dalam mengawasi kemitraan perkebunan. “Provinsi Riau sangat membutuhkan KPPU dalam mengawasi kemitraan di perkebunan”, jelas Ferry.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KPD Batam Lukman Sungkar menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPPU merupakan lembaga yang diamanatkan untuk melaksanakan pengawasan kemitraan. Adapun salah satu prioritas pola kemitraan yang diawasi adalah inti-plasma yang banyak terjadi pada sektor perkebunan. Sehingga koordinasi dan kerjasama antara KPPU dengan Dinas Perkebunan yang ada di daerah sangat diperlukan dalam menjalankan tugas tersebut. “Jika ada permasalahan kemitraan di perkebunan, silakan koordinasikan dengan kami. Kami butuh informasi juga”, tutur Lukman.

Selain masalah kemitraan, pada pertemuan tersebut juga dibahas beberapa hal lain yang terkait dengan persaingan usaha, diantaranya persekongkolan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, serta adanya permainan dalam rantai distribusi bahan kebutuhan pokok.