Dorong Persaingan Sehat, KPPU Teken MoU dengan Pemprov Kepri

MoU 31 Okt 2016

Tanjungpinang – Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf dan Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Penegakan Hukum tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kepulauan Riau, yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Plt. Sekretaris Jenderal KPPU dan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah, bertempat di Ruang Rapat Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (31/10/2016).

Pada kegiatan tersebut juga tampak hadir sejumlah Komisioner KPPU, yaitu Muhammad Nawir Messi, Kamser Lumbanradja, dan Saidah Sakwan, Plt. Deputi Pencegahan Taufik Ahmad, dan Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam Lukman Sungkar. Sementara dari pihak Pemprov Kepri tampak hadir Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Chris Setyarso Triwinarsis serta sejumlah kepala dinas.

”Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat”, ujar Syarkawi. Syarkawi menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun kedepan, KPPU akan fokus pada beberapa sektor strategis antara lain pendidikan dan kesehatan, logistik, pangan, keuangan, dan energi. Lebih lanjut Ia menuturkan bahwa hal yang sangat penting dilakukan pada saat ini adalah reformasi struktur pasar. Menurutnya struktur pasar pada saat ini dikuasai oleh segelintir pelaku usaha raksasa dari hulu hingga ke hilir sehingga mereka dapat mengendalikan pasokan dan mengendalikan harga. ”Pada tahun 1998, kita telah melakukan reformasi di bidang politik, saat ini kita perlu melakukan reformasi pasar yang tentunya akan berdampak besar bagi perekonomian”, lanjutnya.

Sementara itu Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyambut baik adanya jalinan kerjasama dengan KPPU. Ia berharap kerjasama dengan KPPU dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik melalui kebijakan yang dikeluarkan maupun penegakan hukum sehingga mendorong pertumbuhan dunia usaha. ”Pemprov mendukung sepenuhnya semua kebijakan dan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan usaha, baik besar, menengah dan usaha kecil”, jelas Gubernur.

Menurut Nurdin, Kepri sangat membutuhkan peran KPPU, mengingat bahwa Kepri pada saat ini sedang tumbuh dan berkembang, terutama Batam yang merupakan salah satu kota bisnis besar di Indonesia. ”Apalagi melihat kondisi perekonomian Kepri pada saat ini, diperlukan adanya badan yang dapat mengawal serta mengawasi sistem persaingan usaha tersebut”, tutur Nurdin.

Nurdin berharap agar selanjutnya pihak Pemerintah Provinsi Kepualauan Riau dapat terus berkoordinasi dengan KPPU diantaranya mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar tidak memicu terjadinya praktek monopoli, serta mengenai pelaksanaan tender proyek pembangunan agar tidak melanggar hukum persaingan usaha.