Bersama Kadin, KPD Batam Gelar Konferensi Media

Forjur 31 Okt 2016 (1)

Batam – KPD Batam menggelar konferensi media bertempat di Sahid Batam Center Hotel and Convention, Kota Batam, Senin sore (31/10/2016). Kegiatan ini ditujukan untuk menyampaikan penanganan perkara di KPPU serta publikasi pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara KPPU dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Dompak, Kota Tanjungpinang senin pagi.

Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam, Lukman Sungkar, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, Anggota Komisioner KPPU M. Nawir Messi, dan Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, kemudian sesi tanya jawab dan wawancara. Adapun peserta yang hadir adalah para awak media baik media lokal di Batam maupun media nasional serta sejumlah staf KPPU.

Pada kesempatan tersebut Syarkawi menyampaikan bahwa pihaknya bersama Gubernur Kepulauan Riau, H. Nurdin Basirun telah menandatangani nota kesepahaman tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Penegakan Hukum tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kepulauan Riau. Menurut Syarkawi, kebijakan persaingan sangat penting diterapkan dalam rangka pembangunan perekonomian. Ia mencontohkan negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena negara-negara tersebut menerapkan kebijakan persaingan secara sungguh-sungguh. ”Kita tidak mungkin bisa mencapai pertumbuhan bisnis yang tinggi dan sustainable dalam jangka panjang jika kebijakan persaingan tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh”, ujar Syarkawi.

Syarkawi menambahkan bahwa selama ini KPPU kesulitan memberantas kartel yang dilakukan oleh pengusaha asing, meskipun dampaknya sangat dirasakan oleh konsumen dan pengusaha dalam negeri. Menurut Syarkawi, hal terpenting dalam mengatasi kendala tersebut adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ”Jika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak direvisi, KPPU tidak berwenang menyidik pengusaha asing”, jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam Lukman Sungkar. Sebagaimana diketahui bahwa baru-baru ini KPPU mengendus dugaan kartel yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan jasa angkutan peti kemas rute Batam-Singapura dimana perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari Singapura, sehingga upaya yang dilakukan baru sebatas investigasi. Ia mengatakan bahwa pihaknya belum dapat bertindak lebih jauh lantaran terkendala kewenangan. Ia juga menambahkan dalam menangani kasus tersebut, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan otoritas persaingan usaha di Singapura terutama untuk melakukan joint investigation.

Komisioner KPPU Muhammad Nawir Messi menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengusulkan lima poin penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pertama penambahan besaran denda bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar, kedua penguatan kewenangan KPPU agar dapat melakukan penyitaan dan penggeledahan di tempat pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran berada, ketiga perubahan rezim dari post merger notification menjadi pre merger notofication dalam hal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan, keempat revisi defenisi pelaku usaha sehingga KPPU dapat menangani kasus-kasus yang dilakukan oleh pelaku usaha dari luar negeri yang transaksi bisnisnya berdampak terhadap pasar di Indonesia, dan kelima penguatan kelembagaan sehingga pegawai Sekretariat KPPU dapat diakomodir dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. ”Jika dilihat otoritas-otoritas persaingan usaha yang ada di dunia, kalau anda ke Eropa, ke Jepang, Korea Selatan. Semua dibekali dengan kewenangan untuk meminta dokumen, menyita dokumen, melakukan penggeledahan di tempat-tempat pelaku usaha berada. Ini penting agar pelaksanaan tugas KPPU dapat efektif dalam memberantas perilakau pelaku usaha yang merugikan rakyat”, jelas Nawir.

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung penguatan kapasitas KPPU dalam menjalankan tugas dan kewenangan sehingga dapat melindungi masyarakat dan pengusaha Indonesia dari perilaku kartel internasional. Terlebih sebagai daerah yang berbatasan lansgung dengan negara tetangga, Batam sangat rentan akan dampak kartel internasional tersebut. ”Kami sebagai Kadin Batam juga ikut mendukung KPPU dan berpartisipasi dalam pengawasan kartel”, pungkas Jadi.