Temui Bupati, KPPU Cium Integrasi Vertikal di Karimun

Pemkab Karimun 21 Sep 2016Karimun – Penguatan kerjasama dengan para stakeholder penting dilakukan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Rabu lalu (21/9/2016), Kepala KPD Batam didampingi staf melakukan kunjungan ke kantor Bupati Karimun. Kunjungan Tim KPPU diterima langsung oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq. Selanjutnya diskusi dilanjutkan oleh Asiten 2 Bupati Karimun, Sensissiana, Kepala Bagian Perekonomian, Herwansyah dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Karimun, Muhammad Hasbi. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga dilakukan sebagai upaya menghimpun isu terkini terkait persaingan usaha yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Karimun.

Asisten II Bupati Karimun menyatakan bahwa pihaknya siap bekerjasama dalam mensosialisasikan keberadaan KPPU kepada msyarakat Kabupaten Karimun. “Perlu disosialisasikan ke masyarakat, jadi kalau ada persaingan tidak sehat, kita bisa tau mengadu kemana”, ujar Sensissiana. Menurutnya keberadaan KPPU sangat penting demi mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Diskop UKM, Perindag Kabupaten Karimun Muhammada Hasbi. Ia menyampaikan bahwa posisi UKM di Kabupaten Karimun makin terancam dengan munculnya ritel lokal modern, terlebih ritel lokal modern tersebut juga merupakan distributor besar di Karimun, sehingga dapat menjual produknya ke kosumen dengan harga yang lebih murah. “Dari hulu ke hilir dia pegang. Dia itu distributor, tapi juga ngecer, dekat pula dengan pasar rakyat. Apa pasar rakyat itu gak goyang ?”, ungkap Hasbi.

Kepala KPD Batam Lukman Sungkar menanggapi bahwa hal tersebut dilarang oleh hukum persaingan usaha, dimana satu pelaku usaha memainkan bisnis tertentu dari hulu hingga ke hilir. “Itu namanya integrasi vertikal, dilarang oleh hukum persaingan usaha”, terang Lukman. Menurut Lukman, hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Jika benar, Ia menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan upaya pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan integrasi vertikal. Upaya pembinaan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perubahan perilaku para integrator. Namun jika hal tersebut masih tetap dilakukan, maka KPPU akan masuk melalui jalur penegakan hukum.

Selain itu Lukman juga menjelaskan bahwa terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro persaingan. KPPU telah memiliki alat yang dapat digunakan untuk mengukur kesesuaian antara kebijakan yang dibuat dengan prinsip persaingan usaha yang sehat yang dikenal dengan competition checklist. Alat ini juga dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan sehingga tidak membuka celah bagi pelaku usaha tertentu untuk melakukan praktek monopoli. “Competition checklist itu terdiri dari empat tahapan pengujian, jika perda yang disusun telah lolos keempat tahapan tersebut, dipastikan telah sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat”, tutur Lukman. Ia juga menambahkan bahwa competition checklist telah dimasukan ke dalam paket kebijakan ke-14 pemerintahan saat ini untuk meningkatkan daya saing usaha yang sehat.