KPPU Mewajibkan Semua Perjanjian Kemitraan Dilakukan Secara Tertulis

DSCF0918 editSungailiat, Bangka – “Kalau negara mau maju demokrasi politiknya harus sehat dan demokrasi ekonomi juga harus sehat, untuk menjaga demokrasi ekonomi diberikan mandat (pengawasanya) kepada KPPU”, hal tersebut disampaikan oleh Dr. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. selaku Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam acara sosialisasi Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan (Perkom 1 Tahun 2015) yang dilakukan di Ruang Praja Bakti Kantor Bupati Bangka, Rabu lalu (14/9/2016).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka melakukan kegiatan sosialisasi tersebut untuk menyampaikan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan perlindungan kepada UMKM dalam melakukan kerjasama atau kemitraan.

Kondisi usaha peternakan, khususnya ayam potong di Kabupaten Bangka, saat ini cukup berkembang dengan baik. Beberapa perusahaan skala nasional yang bergerak dibidang peternakan ayam telah berinvestasi di Kabupaten Bangka yaitu dengan membangun breeding dan hatchery yang memproduksi DOC (Day Old Chick) final stock, yang memasok kebutuhan DOC di hampir seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Keberadaan investor ini, disatu sisi memberikan dampak yang baik bagi pembangunan peternakan ayam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka, namun disisi lain menimbulkan terjadinya persaingan usaha”, ujar Rustamsyah, Wakil Bupati Bangka yang membacakan sambutan dari Bupati Bangka.

Acara tersebut dihadiri oleh para peternak unggas di Kabupaten Bangka dan perusahaan peternak seperti PT. Charoen Pokphand Indonesia dan PT. Devi selaku inti untuk para peternak plasma di Kabupaten Bangka.

Dalam kegiatan tersebut Dedy Saniardi, Investigator Senior KPPU, menjelaskan mengenai hubungan kemitraan yang seimbang, serta perjanjian kemitraan yang sehat memuat paling sedikit 5 ketentuan yaitu: kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan. Selain daripada itu prinsip dasar kemitraan harus mencerminkan saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

“Forum ini bertujuan untuk membuka ruang komunikasi antara peternak plasma dengan perusahaan inti, untuk duduk bersama mengkalkulasi lagi dan memperbaiki perjanjiannya. Akan tetapi kalau tidak ada perbaikan maka KPPU akan hadir kembali dengan proses penegakan hukumnya”, terang Dedy

Lukman Sungkar, Kepala KPPU KPD Batam menjelaskan, dalam hubungan kemitraan sesuai dengan Perkom 1 Tahun 2015 perjanjian kemitraan wajib dilakukan dengan cara tertulis, untuk memastikan perjanjian tersebut sah secara hukum, serta untuk mengetahui batas-batas serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

“KPPU mewajibkan semua perjanjian kemitraan dilakukan secara tertulis karena apabila dilakukan secara lisan maka maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. KPPU nanti bisa membantu Bapak-Bapak sekalian ketika mendapat permasalahan saat melaksanakan bisnisnya”, tutup Lukman.