KPPU Kerja Sama Pemkab Beltim Review Regulasi Bidang Ekonomi

DSCF0879

Belitung Timur – Anggota Komisioner KPPU Kamser Lumbanradja dan Saidah Sakwan, Kepala KPD Batam Lukman Sungkar beserta sejumlah staf menyambangi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Bertempat di Kantor Bupati Belitung Timur (Beltim) Kamis lalu (8/9/2016).

Kunjungan Tim KPPU disambut oleh Wakil Bupati (Wabup) Belitung Timur Burhanuddin beserta jajaran. Sebagai daerah dengan industri pariwisata yang tengah berkembang, iklim persaingan usaha yang sehat sangat dibutuhkan.

Wabup Beltim mengungkapkan bahwa daerahnya disektor perdagangan masih belum maksimal, karena Beltim belum memiliki pelabuhan sendiri, karena semua kebutuhan bahan pokok masyarakat didatangkan dari luar daerah khususnya Tanjungpandan.

“sektor perdagangan kita masih belum maksimal, karna kelemahan kami belum mempunyai pelabuhan, karena sumua barang-barang kebutuhan pokok masyarakat ini masih didatangkan dari Tanjungpandan” ujar Burhanuddin

Komisioner KPPU Kamser Lumbanradja menjelaskan bahwa salah satu tugas KPPU adalah melakukan advokasi kebijakan pemerintah, karena berdasarkan pengalaman KPPU pelanggaran terhadap Undang-undang persaingan usaha itu sendiri difasilitasi oleh kebijakan pemerintah.

“Ada (tugas KPPU melakukan) advokasi kebijakan pemerintah, karena ternyata setelah KPPU berjalan, sebagain besar distorsi ekonomi atau pelanggaran terhadap persaingan itu disebabkan sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja difasilitasi oleh kebijakan”, jelas Kamser.

Saidah menambahkan tentang daya saing Kabupaten Belitung Timur, karena salah satu potensi besar daerah ini adalah di sektor pariwisata yang sekarang sedang dirancang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), KPPU dengan Pemerintah Belitung Timur dapat melakukan kerja sama yang lebih strategis untuk menciptakan daya saing yang ada di Belitung Timur. Salah satu upaya untuk mempromosikan daerah ini untuk menjadi lebih maju pilarnya diantaranya adalah kompetisi. KPPU dapat bekerjasama dengan Belitung Timur diantaranya adalah dengan KPPU ikut membantu dalam proses review regulasi-regulasi yang terkait dengan penyiapan kawasan ekonomi khusus terutama tentang kerangka regulasinya.

“Kita bisa bekerja sama untuk KPPU ikut membantu dalam melakukan proses review terhadap regulasi-regulasi penyiapan kawasan ekonomi khusus, jangan sampai regulasi-regulasi yang di desain oleh Pemda justru mendistorsi industrinya”, terang Saidah.

Lukman menambahkan bahwa KPPU akan rutin melakukan sosialisasi dan pelatihan khususnya mengenai persaingan usaha. Saat ini KPPU mempunyai program Training For Trainer (TFT) untuk melatih para pembuat kebijakan dalam hal ini Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi untuk dapat menganalisa atau mereview regulasi atau rancangan regulasi yang akan dibuat supaya tidak bertentangan dengan Undang-undang persaingan usaha.

“Kita harapkan nanti ada bagian Ekonomi terutama Bagian Hukum untuk mengikuti TFT terkait dengan Competition Checklist atau daftar periksa kebijakan persaingan, disana nanti dapat bertanya dan mengaplikasikan materi yang didapat, serta dapat disampaikan kembali pengetahuan itu kepada rekan-rekan yang lain agar tidak terputus pengetahuan mengenai hukum persaingan.” tutup Lukman.