Cegah Inflasi, Kepala KPD Batam Temui Gubernur Kepri

Gub Kepri 2 Sept 2016

Batam – Kepala KPD Batam Lukman Sungkar mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun bertempat di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Jumat kemarin (2/9/2016). Pertemuan ini antara lain bertujuan memperkuat sinergi antara KPPU dengan para stakeholder serta mewujudkan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah agar sejalan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pada pertemuan tersebut, Lukman menyampaikan bahwa salah satu fungsi KPPU adalah memberikan saran kebijakan kepada Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak pro persaingan. ”KPPU bisa melakukan evaluasi terhadap peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengetahui apakah ada peraturan yang tidak pro persaingan. Saat ini KPPU juga sudah memiliki competition cheklist sebagai salah satu alat yang digunakan dalam mengevaluasi peraturan/ kebijakan pemerintah. Jangan sampai peraturan itu dibuat, ternyata tidak bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 5,” jelas Lukman. Tambahnya lagi, banyak ditemukan peraturan-peraturan di daerah yang tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang tidak sehat. ”Banyak peraturan daerah yang disahkan tetapi setelah dilaksanakan hanya menguntungkan pelaku usaha tertentu,” kata Lukman menambahkan.

Gubernur Kepri mengapresiasi maksud KPPU serta berharap kerjasama dengan KPPU dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah (Perda) khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. “Sinergi sangat penting untuk kepentingan rakyat, jika ada policy (kebijakan) kami yang salah, mohon dikasih tau”, kata Nurdin.

Selain kebijakan, juga dibahas beberapa hal lain seperti pengendalian inflasi khususnya pada komoditi kebutuhan bahan pokok. Nurdin mengungkapkan bahwa kebutuhan bahan pokok di wilayah Kepulauan Riau sangat bergantung pada pasokan dari luar. Harga bahan pokok yang disuplai dari negara tetangga jauh lebih murah daripada didatangkan dari daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Kepulauan Riau merupakan kawasan yang sangat dekat dengan negara tetangga. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan regulasi khusus tentang izin impor bahan pokok di Kepulauan Riau. “Kami berharap ada kebijakan khusus dari pusat terkait pemberian kuota impor untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat disini”, ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, tidak stabilnya suplai bahan pokok ke wilayah Kepri memicu tingginya inflasi. Hal senada diungkapkan oleh Lukman Sungkar. Menurutnya regulasi khusus terkait pemberian kuota impor untuk wilayah Kepulauan Riau dapat mengurangi terjadinya praktek penyelundupan barang-barang illegal yang selama ini marak terjadi. “Perlu regulasi khusus untuk mempermudah masuknya bahan kebutuhan pokok ke Kepri, disini kan wilayah Free Trade Zone. Ini juga meminimalisir masuknya barang selundupan”, tutur Lukman.

Ia juga menambahkan bahwa tingginya inflasi diperparah dengan maraknya kartel pangan yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha tertentu. Sehingga upaya pemberantasan kartel pangan yang dilakukan oleh KPPU saat ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak. “Terkait ayam Kami melihat ada indikasi, ada 4 peternak besar di Batam, dimana harga peternak yang satu selalu mengikuti harga peternak yang lain”, jelasnya.