Bupati Belitung Berharap KPPU Awasi Industri Pariwisata

Bupati Belitung 8 Sept 2016 (SS)

Belitung (8/9/2016) – Kamis lalu, bertempat di Kantor Bupati Belitung, Anggota Komisioner KPPU Kamser Lumbanradja dan Saidah Sakwan, Kepala KPPU KPD Batam Lukman Sungkar, serta Perwakilan Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi melakukan pertemuan dengan Bupati Belitung Sahandi Saleh yang didampingi oleh Wakil Bupati Belitung Erwandi A. Rani beserta jajarannya. Kegiatan ini antara lain bertujuan guna memperkuat sinergi KPPU dengan Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Bupati Belitung mengungkapkan bahwa semenjak diluncurkannya film Laskar Pelangi pada 2008 lalu, industri pariwisata di Belitung mulai mengalami perkembangan yang signifikan. Daerah yang dikenal sebagai pertambangan timah ini telah bermetamorfosis menjadi daerah pariwisata, keindahan alamnya mulai dikenal hingga ke seluruh penjuru tanah air. Bahkan Belitung saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Namun dengan berkembangnya industri pariwisata, mulai bermunculan pula pihak-pihak yang mencari keuntungan sendiri. “Industri pariwisata di daerah kita baru mulai bergerak maju, tapi sudah ada pihak yang cari-cari keuntungan”, ujar Bupati Belitung.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati Belitung berharap KPPU bisa mengawasi industri pariwisata sehingga dapat berkembang sebagaimana diharapkan. Adapun hal-hal yang dinilai menghambat pengembangan industri pariwisata di Belitung diantaranya tarif rental mobil yang dipatok sama oleh para pelaku usaha jasa rental mobil, meskipun dengan tingkat kenyaman dan pelayanan yang berbeda-beda. Tarif hotel di Belitung juga dinilai mahal dan diyakini telah diikat kontrak oleh pelaku usaha travel tertentu.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung, Jasagung Hariyadi menambahkan bahwa kerjasama dengan KPPU penting dilakukan demi menghindari munculnya citra negatif di masyarakat sehingga dapat menjatuhkan industri pariwisata di Belitung akibat persaingan usaha yang tidak sehat. “Kami khawatir kedepannya muncul image di tengah masyarakat, jangan ke Belitung, rental mobil mahal, hotel mahal, makan mahal, kami harap KPPU bisa bantu kami”, tuturnya.

Berkembangnya industri pariwisata juga telah menyuburkan tumbuhnya UMKM. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung, Adnizar mengutarakan bahwa sebelum diluncurkannya film Laskar Pelangi, terdapat 24 UMKM di Belitung, namun saat ini jumlah UMKM melonjak drastis menjadi lebih dari 2.900 UMKM. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung lebih fokus dalam pemberdayaan UMKM dan belum memiliki kewenangan melindungi UMKM jika ditindas oleh pelaku usaha besar dalam kemitraan. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPPU Saidah Sakwan menjelaskan bahwa KPPU merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal perlindungan terhadap UMKM.

“Ketika orang bicara UMKM, selalu bicara tentang pemberdayaan, tidak banyak yang bicara tentang perlindungan. Satu-satunya lembaga yang diberi amanat dalam hal perlindungan UMKM adalah KPPU. Jika ada perusahaan besar melakukan dispute terhadap UMKM, KPPU bisa lakukan upaya penegakan hukum” ujar Saidah.

Sementara itu, Kepala KPD Batam, Lukman Sungkar meminta agar Pemerintah Kabupaten Belitung mendorong para pelaku usaha yang bermitra agar dapat menuangkan perjanjian kemitraannya secara tertulis sehingga KPPU bisa melakukan analisa apakah pelaku usaha besar dan UMKM yang bermitra memiliki posisi tawar yang seimbang atau tidak.