DPRD Kepri Dukung KPPU Evaluasi Perda

dprd-batamJumat (24/4), Tim KPPU Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam yang dipimpin oleh Kepala KPD Batam Lukman Sungkar beraudiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau bertempat di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak Kota Tanjungpinang. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Asistensi Penyelarasan Kebijakan Pemerintah di Wilayah Kerja KPD Batam dengan tujuan terciptanya harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kunjungan Tim KPD Batam disambut oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I Taba Iskandar, Wakil Ketua Komisi II Sirajudin Nur, serta sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau seperti Sahat Sianturi, Asmin Patros dan Rizki Faisal.

Pada pertemuan tersebut, Lukman menyampaikan bahwa salah satu fungsi KPPU adalah  memberikan saran kebijakan kepada Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak pro persaingan. ”KPPU bisa melakukan evaluasi terhadap peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengetahui apakah ada peraturan yang tidak pro persaingan. Saat ini KPPU juga sudah memilikicompetition cheklist sebagai salah satu alat yang digunakan dalam mengevaluasi peraturan/kebijakan pemerintah. Jangan sampai peraturan itu dibuat, ternyata tidak bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahkan disinyalir terdapat peraturan-peraturan di daerah tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat atau justru menguntungkan pelaku usaha tertentu,” ujar Lukman.

Sementara itu Jumaga Nadeak menyambut baik tujuan KPPU. Pihaknya membuka kesempatan kepada KPPU untuk mengevaluasi kebijakan yang akan dibuat, khususnya peraturan daerah di Provinsi Kepulauan Riau. ”Pada hakikatnya tidak ada perbedaan tujuan dan maksud antara KPPU dengan DPRD, sama-sama untuk melindungi ekonomi yang lemah. Jika ada perda yang harus kita buat, Bapak bisa menyalurkannya (evaluasi) ke Komisi 1. Komisi 1 akan menyampaikan ke Badan pembuat peraturan daerah Kepuluan Riau” ungkap Jumaga yang juga diamini oleh sejumlah anggota Dewan.